nusakini.com--Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan prestasi realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yang tumbuh 15%. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran DJP untuk tidak berpuas diri. Menurutnya salah satu faktor yang membuat penerimaan pajak meningkat adalah perbaikan kondisi ekonomi global. 

"Pertumbuhan global meningkat, pertumbuhan negara-negara maju mulai meningkat dan itu membawa serta pertumbuhan komoditas eksport. Oleh karena itu, bagi anda yang mencapai pertumbuhan baik namun sebagian di dukung pemulihan ekonomi, saya berpesan hati-hati. Jangan terlalu berpuas hati," ujar Menkeu pada acara Rapat Pimpinan Nasional DJP di Aula Chakti Buddi Bhakti, Kantor Pusat DJP pada Kamis (18/01). 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Ia menyampaikan bahwa DJP harus mampu memberikan kepastian tren penerimaan pajak. Naik turunnya penerimaan bukan karena untung-untungan tapi juga harus didukung dengan kinerja yang baik. Menkeu menyebutkan bahwa tahun lalu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tumbuh di atas 40%, namun ia inginkan keseimbangan beban pembayar pajak karyawan dan OP dapat disetarakan. 

Dari tingkat kepatuhan, para pembayar pajak karyawan sudah cukup tinggi, tapi ia mengatakan kalau tidak semua bekerja di perusahaan formal. Dengan adanya akses informasi yang telah diberikan kepada DJP, Menkeu berharap pajak OP non karyawan dapat dioptimalkan lagi. 

"Jangan lupa pajak adalah instrumen untuk mendukung tujuan negara Republik Indonesia. Kita ingin menjaga kemerdekaan, kedaulatan, menciptakan kemakmuran dan kita ingin menciptakan keadilan. Dari pajak kita mampu mengambil sebagian dari harta atau income dari mereka yang mampu utk diberikan kepada yang tidak mampu," ungkapnya. 

Selain itu, ia juga mengingatkan dengan adanya Automatic Exchange of Informations (AEOI), DJP akan mendapatkan banyak data yang harus dikelola dengan hati-hati, sesuai dengan rambu-rambu dan protokol terhadap penggunaan data tersebut. "Ada yang melakukan pelanggaran, saya tidak akan ampun. Saya akan cari pasal yang paling berat. Saya serius sekali tentang ini karena ini mengenai reputasi negara. Ini soal kepercayaan," tegas Menkeu.(p/ab)